Tak satu pun orang Indonesia menolak kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara korup. Tetapi kita tidak membayangkan bahwa negeri kita tercinta ini termasuk dalam urutan ke-100 dari 183 negara atau kawasan dengan indeks persepsi korupsi di dunia. Angka Indeks Persepsi Korupsi itu dikeluarkan oleh Transparency International pada tahun 2011.
Bertengger pada urutan pertama, kedua dan ketiga adalah Selandia Baru, Denmark serta Finlandia bertengger . Ketiga Negara itu menurut Transparency International paling bersih dari korupsi. Sedangkan status negara paling korup diraih oleh Korea Utara dan Somalia.
Posisi Indonesia tidak sendirian. Di samping Argentina yang merupakan salah satu Negara yang maju, Indonesia berada pada satu peringkat bersama Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome dan Prinsipe serta Suriname dan Tanzania di Afrika.
Pada masa Orde Baru, ketika nyaris tidak ada suara rakyat yang dapat disampaikan dengan bebas, korupsi tidak dapat dikatakan sebagai kesibukan aksi masyarakat. Kini, berbagai lembaga swadaya masyarakat berjuang menyuarakan protes mereka terhadap situasi yang memburuk ini. Ditengarai lebih dari 500 gubernur dan bupati di Indonesia terkait korupsi. Kondisi memprihatinkan ini membuat kita sedih. Otonomi dan desentralisasi yang dikumandangkan sebagai salah satu upaya birokratis paling tepat untuk menanggulangi praktek korupsi karena kedekatan para aparatur kita dengan masyarakat tidak memberikan hasil maksimal.
Pemerintah nampaknya tidak bisa diharapkan untuk membersihkan diri dari korupsi, karena ia terlampau merasuk. Sapu pembersih tidak bisa diharapkan lagi dari dalam, tetapi dari luar, dari masyarakat. Saat inilah kita sepantasnya memikirkan peran kita untuk berpartisipasi melawan korupsi. Dan yang jauh lebih penting lagi, keterlibatan ini tidak melulu sebagai langkah memperbaiki peringkat kita di mata dunia seperti dikeluarkan Transparency International tetapi juga membentuk bangsa kita yang bersih dan karena itu lebih makmur.
Kecaman seputar berbagai kasus korupsi, pembebasan para koruptor dari hukuman di tengah ketidakstabilan ekonomi memunculkan gelombang yang sangat mengejutkan dunia pada 2011. Protes-protes yang bermunculan di berbagai negara menyebar cepat sehingga menyatukan masyarakat dari berbagai penjuru dunia beraksi melawan korupsi. Latar belakang protes dan kecaman mungkin beragam. Namun, pesan mereka sama; semakin diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin kita
Indeks Persepsi Korupsi 2011 memperlihatkan bahwa sikap frustrasi yang diperlihatkan publik sangat berdasar. Tidak ada negara atau kawasan di dunia yang kebal terhadap dampak merusak korupsi. Sejumlah besar dari 183 negara dan kawasan di dunia yang dinilai mendapatkan nilai di bawah 5 (lima) berdasarkan skala 0 (sangat koruptif) hingga 10 ( sangat bersih). Ternyata, Selandia Baru, Denmark dan Finlandia berada pada urutan teratas negara yang paling bersih sementara Korea Utara dan Somalia berada dalam urutan paling dasar.
Indeks Persepsi Korupsi memberikan rangking Negara-negara dan kawasan di dunia berdasarkan tingkat persepsi korupsi sektor publik suatu negara. Jumlah indikator yang memadukan berbagai sumber informasi seputar korupsi memberikan kemungkinan kepada siapapun untuk membandingkan negara yang satu dengan yang lain.
Indeks 2011 melakukan penilaian dan survei pendapat umum yang dilakukan oleh institusi independen dan kenamaan. Survei dan penilaian itu mencakup berbagai pertanyaan seputar penyuapan pejabat publik, pemberian uang kepada pejabat publik, penggelapan dana publik dan efektivitas upaya antikorupsi sektor publik. Persepsi dipergunakan karena sampai sebegitu jauh korupsi merupakan aktivitas tersembunyi yang sangat sulit diukur. Ternyata, sekian lama, persepsi terbukti andal mengestimasi korupsi. “Tahun ini kami telah melihat persoalan korupsi dimasukkan dalam spanduk para pemrotes kaya atau miskin, entah di Eropa yang sedang dilanda oleh krisis utang atau dunia Arab yang sedang memulai suatu era politik baru. Karena itu, para pemimpin negara harus memperhatikan berbagai tuntutan seputar pemerintahan yang lebih baik,” urai Huguette Labelle, Ketua Transparency International.
Pengelolaan sektor publik yang pertama-tama menempatkan kepentingan warganegaranya sebagai tanggung jawab yang mengatasi batasan-batasan Negara. Pemerintah harus bertindak tepat. Sedangkan pada pihak lain warganegara sendiri perlu terus-menerus menuntut terciptanya kinerja yang jauh lebih baik dari para pemimpin mereka.
Karena itu, jika kita bekerja bersama, maka situasi yang diperlihatkan oleh Indeks Persepsi Korupsi tahun ini bakal membaik.
Bertengger pada urutan pertama, kedua dan ketiga adalah Selandia Baru, Denmark serta Finlandia bertengger . Ketiga Negara itu menurut Transparency International paling bersih dari korupsi. Sedangkan status negara paling korup diraih oleh Korea Utara dan Somalia.
Posisi Indonesia tidak sendirian. Di samping Argentina yang merupakan salah satu Negara yang maju, Indonesia berada pada satu peringkat bersama Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome dan Prinsipe serta Suriname dan Tanzania di Afrika.
Pada masa Orde Baru, ketika nyaris tidak ada suara rakyat yang dapat disampaikan dengan bebas, korupsi tidak dapat dikatakan sebagai kesibukan aksi masyarakat. Kini, berbagai lembaga swadaya masyarakat berjuang menyuarakan protes mereka terhadap situasi yang memburuk ini. Ditengarai lebih dari 500 gubernur dan bupati di Indonesia terkait korupsi. Kondisi memprihatinkan ini membuat kita sedih. Otonomi dan desentralisasi yang dikumandangkan sebagai salah satu upaya birokratis paling tepat untuk menanggulangi praktek korupsi karena kedekatan para aparatur kita dengan masyarakat tidak memberikan hasil maksimal.
Pemerintah nampaknya tidak bisa diharapkan untuk membersihkan diri dari korupsi, karena ia terlampau merasuk. Sapu pembersih tidak bisa diharapkan lagi dari dalam, tetapi dari luar, dari masyarakat. Saat inilah kita sepantasnya memikirkan peran kita untuk berpartisipasi melawan korupsi. Dan yang jauh lebih penting lagi, keterlibatan ini tidak melulu sebagai langkah memperbaiki peringkat kita di mata dunia seperti dikeluarkan Transparency International tetapi juga membentuk bangsa kita yang bersih dan karena itu lebih makmur.
Kecaman seputar berbagai kasus korupsi, pembebasan para koruptor dari hukuman di tengah ketidakstabilan ekonomi memunculkan gelombang yang sangat mengejutkan dunia pada 2011. Protes-protes yang bermunculan di berbagai negara menyebar cepat sehingga menyatukan masyarakat dari berbagai penjuru dunia beraksi melawan korupsi. Latar belakang protes dan kecaman mungkin beragam. Namun, pesan mereka sama; semakin diperlukan transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin kita
Indeks Persepsi Korupsi 2011 memperlihatkan bahwa sikap frustrasi yang diperlihatkan publik sangat berdasar. Tidak ada negara atau kawasan di dunia yang kebal terhadap dampak merusak korupsi. Sejumlah besar dari 183 negara dan kawasan di dunia yang dinilai mendapatkan nilai di bawah 5 (lima) berdasarkan skala 0 (sangat koruptif) hingga 10 ( sangat bersih). Ternyata, Selandia Baru, Denmark dan Finlandia berada pada urutan teratas negara yang paling bersih sementara Korea Utara dan Somalia berada dalam urutan paling dasar.
Indeks Persepsi Korupsi memberikan rangking Negara-negara dan kawasan di dunia berdasarkan tingkat persepsi korupsi sektor publik suatu negara. Jumlah indikator yang memadukan berbagai sumber informasi seputar korupsi memberikan kemungkinan kepada siapapun untuk membandingkan negara yang satu dengan yang lain.
Indeks 2011 melakukan penilaian dan survei pendapat umum yang dilakukan oleh institusi independen dan kenamaan. Survei dan penilaian itu mencakup berbagai pertanyaan seputar penyuapan pejabat publik, pemberian uang kepada pejabat publik, penggelapan dana publik dan efektivitas upaya antikorupsi sektor publik. Persepsi dipergunakan karena sampai sebegitu jauh korupsi merupakan aktivitas tersembunyi yang sangat sulit diukur. Ternyata, sekian lama, persepsi terbukti andal mengestimasi korupsi. “Tahun ini kami telah melihat persoalan korupsi dimasukkan dalam spanduk para pemrotes kaya atau miskin, entah di Eropa yang sedang dilanda oleh krisis utang atau dunia Arab yang sedang memulai suatu era politik baru. Karena itu, para pemimpin negara harus memperhatikan berbagai tuntutan seputar pemerintahan yang lebih baik,” urai Huguette Labelle, Ketua Transparency International.
Pengelolaan sektor publik yang pertama-tama menempatkan kepentingan warganegaranya sebagai tanggung jawab yang mengatasi batasan-batasan Negara. Pemerintah harus bertindak tepat. Sedangkan pada pihak lain warganegara sendiri perlu terus-menerus menuntut terciptanya kinerja yang jauh lebih baik dari para pemimpin mereka.
Karena itu, jika kita bekerja bersama, maka situasi yang diperlihatkan oleh Indeks Persepsi Korupsi tahun ini bakal membaik.
Posting Komentar