Iklan

Home » » Wali Kota Bima H.Qurais tidak ada Keperdulian Daya Dukung Operasional Keamanan Hutan Minim,

Wali Kota Bima H.Qurais tidak ada Keperdulian Daya Dukung Operasional Keamanan Hutan Minim,

Written By Unknown on Jumat, 08 Juni 2012 | 07.30


     Kerusakan hutan tiap tahun kecenderungannya, kian meningkat. Pencaplokan lah`n hutan karena aktifitas illegal dalam kawasan KHTN (Kawasan Hutan Tutup Negara) di Ncai Kapenta tahun 1998 lalu, setidaknya menyisahkan persoalan kerusakan ekosistem hutan dalam kawasan itu. Memang, perlu langkah strategis untuk mengembalikan fungsi hutannya. Sementara di RTK (Registrasi Tata Kawasan) yang masih hijau, perlu didukung Sarana dan Prasarana Pengendalian dalam Pengawasan Hutan Agar bisa meminimalis tindakan pengrusakan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab. Yah!! Tantangan berat, buat Kadis Diskebun kota Bima.
Bima, Berita Tipikor Program menanam kembali pohon di hutan adalah program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Tiap daerah pun mereaksinya dengan berbeda-beda juga. Sehingga aturan itu pun, terlihat tumpul manakala kita melihat berbagai kasus illegal logging yang kerap terjadi.
Kasus penebangan liar, penguasaan lahan hutan oleh masyarakat untuk perladangan, alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertambangan dan alih fungsi hutan menjadi Hutan Kayu Tanaman Masyarakat adalah sebagian kecil problema Dinas Kehutanan dalam fungsinya mengamankan kawasan hutan.
Kondisi itu, kini dialami juga oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Bima. Yah, Buah “simalakama” ungkap Al Imran, SH yang juga intens mengamati perkembangan keberlangsungan kawasan Ncai Kapenta. Dalam pengamatannya, Benturan dan pergesekan kepentingan masih mewarnai petak-petak dalam kawasan itu.
Beranjak dari berbagai persoalan itu, secara tidak langsung fungsi hutan memang kian terancam. Maka proses pengendaliannya pun pemko Bima harus berupaya keras dan perlu langkah strategis agar keberlangsungan hutan tetap terjaga.
Kawasan hutan “Ncai Kapenta” memang layak dilirik dan dipersoalkan. Dan, memang perlu langkah konvensional untuk penanganannya. Dan public juga tahu, bahwa Ncai Kapenta adalah lahan murni HKTM (Hutan kawasan Tutup Negara). Akan tetapi, pengklaiman oleh berbagai pihak untuk menguasainya masih membayanginya, sehingga kebijakan pemerintah kota Bima pun, terkesan abu-abu.
Sangatlah wajar bila publik merasa pesimis, dan rasa khawatir itu pun juga sangat beralasan. Manakala kita melihat tidak ada kebijakan walikota Bima, H.Qurais H.Abidin yang mengarah pada perlindungan dan pengawasan hutan. Kita tengok saja kelengkapan sarana perlindungan dan pengawasan hutan, di Dinas Kehutanan kota Bima, dari dulu sangat minim sekali. Padahal sarana itu, adalah hal sangat mendasar sebagai penunjang operasional pengawasan dan pengamanan hutan.
Minimnya daya dukung kebijakan dari pemko Bima terhadap akses pengamanan hutan, membuat masyarakat sangat pesimis akan keberlangsungan kawasan “Kapenta”bisa berfungsi kembali seperti dulu, sebagai daerah resapan air. Yah” seperti fungsi aslinya dulu. Begitu juga, kekhawatir yang sama pada lahan hutan yang lain di Pemko Bima, yang kini kian terancam.
Dalam pengamatannya, Al-imran menilai; Pemko Bima dari dulu hingga kini belum mempunyai site plan tentang pengendalian dan pengamanan hutan. Padahal bila kita melihat topografi pemko Bima, wilayah pemukimannya berada di dataran rendah dan dikelilingi oleh gunung dan bukit. Sangatlah layak, bila kawasan hutannya harus tetap terjaga dengan baik, sebagai wilayah resapan air.
Kondisi ini harusnya terbaca dari dulu, karena tanpa ada kesimbangan dalam pengendalian ekosistem lingkungan yang benar. Maka, Bima sangat rawan banjir kiriman. Karena wilayah hutan yang menjadi tempat resapan air, kini mulai berkurang. Maka sangatlah wajar publik berharap, ada keberpihakan kebijakan Pemko Bima dalam pengelolaan ekositem hutan.
Dimintai komentarnya terkait persoalan itu, Kadis Kehutanan dan Perkebunan kota Bima, Ir. H.Julkifli,M.Ap justru tidak pesimis. Bahkan, ia menganggap ini sebuah tantangan. Walau baru 2 bulan menjabat sebagai Kadis Diskebun, dia perupaya untuk melakukan pembenahan internal.
Dalam perlindungan dan pengawasan hutan di beberapa RTK (Registrasi Tata Kawasan) memang tetap diupayakan maksimal, tentunya daya dukung personil akan tetap dimaksimalkan. Karena area hutan yang luas dengan personil yang terbatas, memang bukanlah persoalan yang mudah untuk pengawasannya.
Sisi pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan memang sangat perlu sekali, agar mereka hidup tidak hanya bergantung pada kayu hutan, main set seperti ini yang terus di dorong. Tentunya, koordinasi diberbagai landing sector untuk menopang ekonomi mereka, sangat diperlukan. Agar hutan bisa tetap terjaga dengan baik dan faktor ekonomi masyarakat sekitarnya itu, salah satu pemicu rusaknya hutan.
Ditanya terkait minimnya sarana dan prasarana untuk melakukan pengawasan hutan? Dikatakannya, itu memang benar. Karena bagian yang sangat penting sebagai daya dukung operasional pengawasan memang sarana prasarana itu. Akan tetapi, sementar ini kami akan bersabar dan akan menyiasati situasi itu agar pengawasannya tetap berjalan dengan baik.
Walau kami tahu, tidak selalu mereka hidup dengan mengandalkan hasil hutan, tapi setidaknya adanya inisiative dan kepedulian masyarakat perlu terus didorong sebagai langkah parsitipasi dalam pengamanan hutan dari ulah orang yang tidak bertanggung jawab dan itu akan terus kami dorong. Dan, ini butuh kerja keras semua pihak.
Terkait banyaknya kepentingan di kawasan hutan tutup Negara di “Ncai Kapenta” yang dikwatirkan banyak pihak itu? Ia, tidak menafikan adanya informasi itu. Tapi, siapapun yang beraktifitas dalam kawasan hutan tutup Negara itu merupakan pelanggaran serius yang harus disikapi.
Tanggung jawab keberlangsungan hutan, bukanlah tanggungjawab Dinas Kehutanan dan Perkebunan saja. Akan tetapi, sinergisitas jajaran muspida (walikota, Kapolresta, Dandim, KeJaksaan, Pengadilan bahkan anggota DPRD) pun, sangat diharapkan dalam menegakan UU, agar wibawa pemerintah bisa tetap terjaga.
Artinya, jajaran ini menjadi kunci untuk mendobrak berbagai permainan dan kepentingan siapa pun yang ada di kawasan“Ncai Kapenta”. Begitu juga ormas, LSM dan Media pun sangat diharapkan mampu memberikan pencerahan berpikir bagi masyarakat dalam memberikan berbagai informasi yang positive. Daya dukung berbagai komponen ini adalah pilar sentral agar kebijakan itu berjalan dengan tegak. Dan kami yakin, kita punya harapan yang sama agar hutan tetap terjaga dengan baik. Jelasnya lagi. (BT.Sinyo) 
Share this article :

Posting Komentar

Iklan Berita Tipikor