Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, partainya memiliki mekanisme tersendiri apabila hendak mengganti atau menonaktifkan seorang pejabat partai yang terindikasi melakukan pelanggaran, seperti menjadi tersangka kasus hukum.
Menurutnya, dalam mekanisme tersebut, Partai Demokrat memiliki Komisi Pengawas dan Dewan Kehormata yang bertugas secara bersama dalam menjaga etika politik partai dan kader-kadernya.
”Bagaimana politik yang bersih, cerdas, dan santun. Bersih itu diterjemahkan tdk boleh pengurus partai trkait dengan soal apakah korupsi atau masalah hukum lainnya. Tentu ketika ada yang jelas terhadap semua kader, pasti akan diproses,” kata Saan usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2012).
Komite pengawas ini, tambah Saan menjadi penting dalam pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan, karena komite pengawas bertugas secara spesifik mengumpulkan fakta-fakta terkait kasus yang sedang terjadi.
Komite Pengawas ini diketuai oleh TB Silalahi, seorang purnawirawan Jenderal TNI dan merupakan salah satu orang dekat Presiden SBY. Komite Pengawas ini beranggotakan sembilan orang termasuk Suaedi Marasabessy, Sumaryono, dan Gaguk Sudaryanto.
”Tentu ketika ada temuan yang jelas terhadap semua kader, pasti akan diproses. Termasuk jika itu ketua umum,” tambah Saan.
Meski begitu, lanjut Saan, hingga saat ini belum ada desakan untuk menonaktifkan apalagi mengganti Ketua Umum dari petinggi-petinggi Partai Demokrat.
Sebab yang saat ini menjadi konsentrasi partai dan kader adalah mendorong semua jajaran partai untuk semakin solid, menjaga keutuhan partai, dan bekerja keras mensukseskan agenda kerja pemerintah. “Tidak ada yang membicarakan apalagi sampai mengagendakan Anas harus nonaktif atau mundur,” tegasnya. (Inilah.Com/Berita TIPIKOR)
Posting Komentar