Berbagai aksi kekerasan masyarakat melawan pemerintah BimaSejumlah kalangan meyakini kerusuhan Bima yang seolah menyatukan semangat perlawan lebih darim 10 ribu masyarakat setempat meledak akibat akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal pada masa lalu, relasi rakyat dan pemerintah sangat baik. “Masyarakat Bima sangat santun dan hormat kepada pimpinan termasuk kepada camat, (kepala) polsek, dan (komandan) koramil. Dulu dari masyarakat secara rutin ada yang turut menjadi kantor-kantor milik pemerintah. Namun, saat ini aneh mengapa perilaku masyarakat jadi seperti itu,” ujar Sumardi (64) warga pension, pensiunan dari Kepolisian Besar Bima seperti dikutip Kompas, Senin, (30/1).
Masyarakat dan pemerintah tentu tidak bisa melulu membanggakan keunggulan penghayatan nilai pada masa silam ketika arus informasi tidak menerobos batas kesadaran masyarakat. Kondisi ini berbeda kini, ketika masyarakat dengan penuh ingin tahu senantiasa terdorong untuk belajar dari kekayaan budaya masyarakat lain dan berupaya serius keluar dari kungkungan beban kultural mereka.
Konflik frontal masyarakat terhadap pemerintah pertama kali meledak 20 tahun silam. Kala itu, pendopo dan rumah jabatan bupati Bima dibakar. Pada tahun 2010, sejumlah pelemparan bom Molotov melanda kawasan itu menyusul penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah terhadap Fery Zulkarnain sebagai bupati Bima untuk periode 2010 – 2015. Kerusuhan kembali meletus dan berakhir dengan pembakaran Kantor Kepolisian Sektor Parado ketika Fery Zulkarnain, putra Sultan Bima terakhir, Sultan Muhammad Salahudin mengeluarkan 14 izin usaha pertambangan (IUP) pada tahun 2010
Konflik telah terjadi mengganggu hubungan baik historis yang sekian lama dibanggakan. Semoga rakyat dan pemerintah kembali belajar pada kebijakan tradisional agar harmoni kembali tiba di bumi Mbojo. (JL)
Posting Komentar